3 days ago
12
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026). Foto: Diskominfo KepriAlurNews.com — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada tiga fokus utama, yakni percepatan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, dan optimalisasi pemanfaatan pangan lokal.
Meski menunjukkan progres positif, capaian program ini dinilai masih perlu dipercepat untuk memenuhi target nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD Pemprov Kepri, serta perwakilan tujuh kabupaten/kota secara luring dan daring.
Rika memaparkan, hingga 2 Februari 2026, realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi di Kepri telah mencapai 199 unit dari target nasional 303 SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi,” katanya, dikutip dari laman Pemprov Kepri.
Dari jumlah tersebut, baru 83 SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi. Sisanya masih dalam proses pengajuan dan pendampingan.
“SLHS menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat,” tegas Rika.
Ia menjelaskan, proses sertifikasi masih terkendala keterbatasan fasilitas pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya tersedia di Balai Pelayanan Kesehatan Batam, sehingga memperpanjang waktu pengurusan SLHS.
Selain sertifikasi, Pemprov Kepri juga menyoroti keterbatasan tenaga ahli gizi di dapur SPPG. Menurut Rika, keberadaan ahli gizi menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas menu dan kecukupan gizi penerima manfaat.
“Keberadaan ahli gizi sangat krusial untuk menjamin kualitas menu dan asupan gizi,” jelasnya.
Fokus ketiga adalah pemanfaatan bahan pangan lokal. Rika menilai potensi pangan lokal, khususnya hasil laut Kepulauan Riau, belum dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan MBG.
“Padahal Kepri memiliki potensi besar pangan laut yang seharusnya bisa mendukung program ini,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan appraisal SPPG di wilayah terpencil. Sebanyak 15 SPPG telah menjalani appraisal, sementara 46 lainnya akan diproses pada tahap berikutnya.
“Kami terus mendorong percepatan appraisal agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Syarti Widya, menegaskan komitmennya mendukung percepatan Program MBG di Kepri.
“Kami siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan merata,” ujarnya.
Ia berharap seluruh SPPG di Kepri dapat memenuhi standar sarana, higienitas, dan kualitas menu sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat. (red)
