7 hours ago
5
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus saat mengunjungi Batam, Senin (21/9/2026). Foto: AlurNews.comAlurnews.com – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sembur, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, Kepulauan Riau, mulai memasuki tahap baru.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus menjelaskan setelah PLTS dilengkapi mesin es dan cold storage, pemerintah bersama masyarakat dan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Galang Baru mulai menyusun skema bisnis agar fasilitas tersebut tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian nelayan.
Dalam kedatangannya ke Pulau Sembur, pihaknya membahas implementasi rencana bisnis Unit Perikanan dan Pelayanan Nelayan Berbasis PLTS milik KKMP Galang Baru.
Baca Juga: Batam Diusulkan Jadi Pilot Project PLTS dan SPBU Nelayan, PNRE Mulai Survei
Panel mengatakan, tantangan berikutnya setelah infrastruktur tersedia adalah memastikan fasilitas tersebut mampu melahirkan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Menurut dia, listrik yang dihasilkan PLTS dan fasilitas pendukung harus menjadi modal untuk mengembangkan usaha koperasi sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.
“Listrik murah dari PLTS dan SPBUN kita jadikan modal untuk membesarkan usaha koperasi dan meningkatkan pendapatan nelayan,” jelasnya dalam kunjungannya ke Batam, Senin (21/9/2026).
KKMP Galang Baru saat ini telah memulai usaha penjualan es untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat di sejumlah pulau di wilayah Kelurahan Galang Baru.
Pendapatan dari usaha tersebut nantinya diproyeksikan menjadi modal untuk mengembangkan kegiatan usaha lain, termasuk penyerapan hasil tangkapan nelayan.
Dengan skema tersebut, koperasi tidak hanya berperan sebagai pengelola fasilitas yang dibangun pemerintah maupun mitra. Koperasi juga diarahkan menjadi agregator kegiatan ekonomi masyarakat.
“Mulai dari menyediakan kebutuhan produksi nelayan, mengelola fasilitas bersama, menampung hasil tangkapan, hingga menghubungkan produk nelayan dengan pasar” ujarnya.
Sementara pemanfaatan kapasitas tersebut menjadi kegiatan usaha harus ditentukan dan dijalankan oleh koperasi bersama anggotanya.
Panel mengatakan, keberhasilan program tersebut pada akhirnya tidak hanya diukur dari kapasitas listrik yang dihasilkan maupun jumlah fasilitas yang dibangun.
Menurut dia, indikator utamanya adalah keberlanjutan koperasi dan manfaat ekonomi yang diterima nelayan.
“Koperasinya harus jalan, bisnisnya harus jalan, dan nelayannya harus mendapatkan manfaat. Karena itu rencana bisnis ini kita bicarakan bersama warga yang nanti menjalankannya,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), John Anis mengatakan PLTS Pulau Sembur sejak awal dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Menurut dia, pembangunan pembangkit juga harus terhubung dengan aktivitas ekonomi warga agar energi yang tersedia memberikan manfaat langsung.
“Nelayan butuh energi agar usahanya lancar. Jadi yang kita bangun bukan hanya pembangkit, tetapi fasilitas yang membantu usaha nelayan,” jelasnya.
Pihaknya turut menilai keberadaan kegiatan usaha menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan model PLTS, khususnya di kawasan kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, kebutuhan energi masyarakat tidak cukup dihitung berdasarkan konsumsi listrik rumah tangga. Energi juga perlu diarahkan untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.
“Kebutuhan energi di kawasan 3T memang harus dirancang dengan penggunaan produktif secara langsung. Harus ada bisnis koperasi yang akan memastikan keberlangsungan PLTS, jadi tidak bisa hanya menghitung kebutuhan konsumsi listrik rumah tangga saja,” ujarnya. (Nando)
