6 hours ago
8
Plt Inspektur Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri. Foto: Diskominfo BatamAlurNews.com – Pemerintah Kota Batam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui Entry Meeting Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK) yang digelar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Wali Kota Batam, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Asistensi EPK juga diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan perangkat daerah.
Plt Inspektur Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah perlu berpartisipasi aktif dalam proses asistensi tersebut. Menurutnya, hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar untuk memperkuat sistem pengendalian dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Batam.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berpartisipasi aktif dalam proses ini. Hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Batam,” ujarnya, dikutip dari Media center Pemko Batam.
Yusfa menjelaskan, pengukuran efektivitas pengendalian korupsi dilakukan melalui pendekatan pengendalian risiko integritas secara menyeluruh. Metode tersebut menggabungkan survei dan wawancara guna menghasilkan penilaian yang lebih akurat terhadap kondisi masing-masing instansi.
“Diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan potret yang lebih objektif mengenai efektivitas pengendalian korupsi pada masing-masing instansi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, tim BPKP akan melibatkan sejumlah responden yang telah ditetapkan. Setelah survei selesai, proses akan dilanjutkan dengan wawancara dan penelaahan dokumen pendukung untuk memperkuat hasil penilaian.
Tautan kuesioner akan disampaikan kepada responden melalui surat elektronik. Setiap responden diberikan waktu maksimal 14 hari untuk menyelesaikan pengisian setelah menerima token akses yang disiapkan.
Karena itu, Yusfa meminta seluruh pimpinan OPD segera menyampaikan informasi tersebut kepada jajaran masing-masing agar proses pengumpulan data berjalan sesuai jadwal. (red)
