Pemko Tanjungpinang Teken Komitmen Satu Data Indonesia

Pemko Tanjungpinang tandatangani komitmen Satu Data Indonesia, Jumat (24/4/2026). Foto: Diskominfo Tanjungpinang

AlurNews.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penandatanganan Komitmen Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di pelataran Tugu Sirih, Jumat (24/4/2026).

Penandatanganan dilakukan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza bersama Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Riono, Kepala Dinas Kominfo Teguh Susanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang Yulia Tri Mardani.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian senam bersama ASN dan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara yang lahir pada Maret dan April. Namun, fokus utama diarahkan pada penguatan integrasi data sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah.

Selain penandatanganan SDI, agenda juga diisi pencanangan Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) 2026 yang melibatkan Kecamatan Tanjungpinang Kota serta Kelurahan Penyengat, Kampung Bugis, dan Senggarang.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengatakan pembangunan daerah membutuhkan data yang akurat dan terintegrasi agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Melalui kegiatan ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk dalam hal penyediaan dan pemanfaatan data,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.

Menurut Raja Ariza, peran Badan Pusat Statistik tidak hanya sebatas penyedia angka, tetapi juga sebagai pembina data yang memastikan kualitas statistik tetap terstandar dan akurat.

Ia menilai program Desa/Kelurahan Cantik menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia dari tingkat paling bawah.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data kelurahan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan terukur.

“Integrasi data membutuhkan komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah kota hingga perangkat kelurahan, agar pembangunan tidak lagi berbasis asumsi, melainkan data yang valid,” katanya.

Dalam kegiatan itu, BPS Kota Tanjungpinang juga menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari penguatan basis data nasional. (red)