11 hours ago
4
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto: AlurNews) Alurnews.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad mengatakan rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang tidak hanya ditujukan untuk memperkuat akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencairkan suasana di tengah masyarakat pulau Rempang.
Amsakar menyebut hal ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menyelaraskan, mengakomodir, dan mendengar terkait harapan dari masyarakat di Pulau Rempang. Dengan tujuan utama anak di wilayah Hinterland Batam memiliki optimisme dalam memandang depan Batam.
“Tujuan utamanya ingin disampaikan agar anak-anak punya optimisme memandang masa depan Batam, antara lain dari pendidikan yang kita siapkan,” jelasnya saat ditemui di DPRD Batam, Senin (3/8/2026).
Menurut dia, kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di Rempang. Sebab, kondisi sosial masyarakat secara tidak langsung akan dapat memengaruhi psikologis anak-anak.
“Kita ingin suasana itu mencair, jangan ada lagi problem. Kalau nantinya ada suasana kebatinan yang belum cair, itu akan memengaruhi anak-anak kita maupun terhadap kebijakan,” ujarnya.
Untuk penerimaan siswa baru, calon siswa nantinya akan melalui proses seleksi. Kapasitas penerimaan siswa juga akan disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia.
Selain berdasarkan hasil seleksi, pemerintah juga berencana memberikan prioritas kepada anak-anak dari kawasan hinterland. Menurut Amsakar, kebijakan tersebut penting agar anak-anak di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan memperoleh kesempatan yang lebih besar.
“Memang sepatutnya mereka mendapat tempat secara profesional,” ujarnya.
Terkait pengelolaan sekolah, Amsakar mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memastikan kewenangan pemerintah daerah maupun BP Batam.
Amsakar menegaskan, seluruh kebijakan pengelolaan sekolah nantinya akan diselaraskan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan.
“Apakah kewenangan seperti ini diberikan ke pemerintah daerah atau tidak. Atau karena ini sifatnya bukan sekolah negeri, apakah dimungkinkan BP Batam,” jelasnya.
Di sisi lain, Amsakar mengatakan pengembangan Rempang Eco City diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi dan permukiman baru yang disesuaikan dengan perkembangan Kota Batam.
Menurut dia, pembangunan kawasan tersebut pada akhirnya tetap akan berjalan. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan ekosistem yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang kita bangun itu sesuatu yang kita rencanakan untuk membangun ekosistemnya terlebih dahulu,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) dan BP Batam menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kecamatan Galang, Kepulauan Riau.
Sekolah yang dibangun di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam seluas sekitar 18,5 hektare itu dirancang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dan SMK dalam satu kawasan.
Tak hanya gratis, sekolah tersebut juga akan menerapkan konsep asrama atau boarding school dengan sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari asrama siswa dan guru, layanan kesehatan, pemenuhan gizi, laboratorium, pusat pembelajaran digital, hingga fasilitas olahraga.
Salah satu konsep yang menjadi pembeda sekolah di Rempang adalah penggabungan pendidikan umum dengan pendidikan vokasi dalam satu kawasan.
Selain SD, SMP, dan SMA, sekolah tersebut akan memiliki jenjang SMK. Pemerintah berharap pendidikan vokasi dapat membekali siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri di Batam.
Lulusan nantinya diharapkan tidak hanya memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki bekal keterampilan untuk bekerja atau menciptakan peluang usaha.
Konsep ini dinilai relevan dengan posisi Batam sebagai kawasan industri dan investasi internasional. Pertumbuhan sektor manufaktur, teknologi, ekonomi digital, logistik, hingga jasa internasional dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia lokal. (Nando)
