2 hours ago
4
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. (Foto: AlurNews) AlurNews.com – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berupaya memperkuat sektor pariwisata di tengah tekanan geopolitik dan tantangan ekonomi yang berdampak pada mobilitas wisatawan.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan hingga kisaran 2,7 juta wisatawan mancanegara pada 2026, dengan fokus utama pada perbaikan layanan dan kemudahan akses masuk.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa kunci utama menarik wisatawan adalah menciptakan kesan pertama (first impression) yang positif, terutama di pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara.
“Wisatawan harus disambut dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman sejak pertama tiba. Ini menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kepri adalah hambatan akses, khususnya kenaikan harga tiket transportasi laut dan dampak kenaikan bahan bakar. Rute dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap jumlah kunjungan.
Pemerintah daerah telah menggelar koordinasi dengan operator kapal feri dan pengelola pelabuhan untuk meningkatkan kualitas layanan serta menekan kendala yang ada. Upaya ini diharapkan mampu menjaga daya saing Kepri sebagai destinasi wisata lintas negara.
Selain akses, isu pelayanan imigrasi juga menjadi perhatian setelah sempat muncul kasus yang viral dan berdampak pada citra pariwisata. Pemerintah daerah kini berupaya menyamakan persepsi antarinstansi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan,” jelasnya.
Kepri juga mengoptimalkan potensi lokal dengan mengangkat ikon wisata di berbagai kabupaten/kota seperti Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Beragam agenda, mulai dari event mingguan hingga tahunan, disiapkan untuk menarik minat wisatawan.
Strategi ini dinilai penting untuk memperpanjang masa tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Di sisi lain, Kepri mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Imigrasi untuk menghadirkan kebijakan visa yang lebih fleksibel. Hal ini dinilai krusial untuk menarik wisatawan dari negara potensial seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.
Menurut Nyanyang, skema visa yang lebih terbuka akan melengkapi posisi strategis Kepri yang selama ini dikenal sebagai kawasan pariwisata berbasis perbatasan, termasuk Batam yang memiliki status khusus.
“Dengan dukungan kebijakan visa yang tepat, kami optimistis jumlah wisatawan akan meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Pemerintah Provinsi Kepri tetap optimistis sektor pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Dengan pembenahan layanan, peningkatan aksesibilitas, serta dukungan kebijakan, Kepri berharap dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya. (Nando)
