AlurNews.com – BPJS Kesehatan resmi meluncurkan layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) 24 jam sebagai bagian dari delapan program cepat atau Quick Wins yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama Direksi periode 2026–2031.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan program tersebut menjadi langkah prioritas untuk menjawab kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menginginkan layanan cepat dan solutif saat menghadapi kendala.
“Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan,” ujar Pujo dalam peluncuran program, Rabu (15/4/2026).
Menurut dia, delapan Quick Wins itu terbagi dalam dua kelompok, yakni empat program yang berorientasi pada peserta dan empat program kolaboratif.
Untuk program yang berorientasi pada peserta, BPJS Kesehatan menyiapkan empat fokus utama, yaitu Respons Cepat Solutif, Iuran Kuat, Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda dan Eliminasi Inefisiensi.
Salah satu inovasi utama dalam program Respons Cepat Solutif adalah pengoperasian PANDAWA selama 24 jam penuh, yang sebelumnya hanya dapat diakses pada pukul 08.00 hingga 17.00 waktu setempat.
Kini, peserta JKN dapat mengakses layanan administrasi kapan saja melalui WhatsApp di nomor 0811-8165-165.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menjelaskan layanan ini juga menghadirkan standar baru dengan waktu respons kurang dari lima menit untuk layanan prioritas.
“Kami menjamin layanan prioritas akan direspons dalam waktu kurang dari lima menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” kata Akmal.
Adapun layanan prioritas tersebut mencakup tiga hal utama. Pertama, penambahan anggota keluarga, termasuk bayi baru lahir bagi peserta PBI JK, pegawai swasta, BUMN, BUMD, PNS, TNI, Polri, serta pensiunan dan veteran.
Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN, seperti bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, pekerja penerima upah nonaktif yang beralih menjadi peserta mandiri, serta WNI yang kembali dari luar negeri.
Ketiga, perubahan dan perbaikan data peserta, seperti golongan dan gaji PNS/TNI/Polri, nomor telepon, hingga pembaruan identitas berupa NIK, nomor KK, tanggal lahir, dan alamat.
Pujo menegaskan program ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan.
“Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon dukungan semua pihak agar program ini berjalan semakin baik,” ujarnya. (Nando)

8 hours ago
10


















































