6 hours ago
5
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjadi responden pertama yang didata pada hari pertama pelaksanaan SE2026. Foto: Diskominfo KepriAlurNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau menerjunkan 1.589 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Ribuan petugas tersebut akan melakukan pendataan dari pintu ke pintu di seluruh wilayah Kepulauan Riau mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, mengatakan para petugas menjadi ujung tombak pelaksanaan sensus untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dan pelaku usaha terdata secara lengkap.
“Para petugas sensus ini menjadi ujung tombak pendataan dari pintu ke pintu (door to door) di seluruh wilayah Kepulauan Riau mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026,” kata Toto saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/6/2026), dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Menurut Toto, BPS Kepri telah melakukan berbagai persiapan guna mendukung kelancaran sensus. Sosialisasi dilakukan secara masif melalui videotron, baliho, spanduk, banner, poster, hingga berbagai media publikasi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Selain itu, BPS juga menggelar 130 kegiatan sosialisasi yang melibatkan lebih dari 8.000 peserta. Bersama BPS kabupaten dan kota, pihaknya turut menyelenggarakan 53 kegiatan Ngisi Bareng (Ngibar) untuk membantu pelaku usaha mengisi kuesioner sensus secara mandiri.
“Kegiatan tersebut telah diikuti 1.135 pelaku usaha besar dan menengah di seluruh Kepulauan Riau,” ujarnya.
Toto juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap pelaksanaan sensus. Bahkan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjadi responden pertama yang didata pada hari pertama pelaksanaan SE2026.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, khususnya bagi Kepri yang memiliki karakteristik wilayah maritim.
“Sensus ekonomi ini tentu tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif saja, tetapi hasilnya akan menjadi pedoman penting bagi para pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis ke depan,” ujar Ansar.
Ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Ansar juga meminta seluruh kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga instansi vertikal mendukung pelaksanaan SE2026.
“Saya berharap Kepri dapat memberikan sumbangsih terbaik sebagai provinsi dengan tingkat partisipasi maksimal dalam mendukung penyelenggaraan sensus ini,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam.
Menurut Amalia, keberhasilan sensus bergantung pada dua hal utama, yakni tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat dan seluruh data yang dikumpulkan akurat.
“Keberhasilan sensus ekonomi memiliki dua syarat utama. Pertama, jangan ada yang terlewat. Kedua, data yang dikumpulkan harus akurat,” tegasnya.
Pencanangan SE2026 dilakukan secara resmi oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pendataan ekonomi terbesar di Indonesia yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. (red)
