22 hours ago
11
Oleh: Herliana Tri, M. S.P
Belakangan ini, ruang publik di Indonesia dihebohkan oleh polemik klasifikasi desil mulai dari desil 1 sampai desil 10 melalui pemutakhiran data registrasi sosial-ekonomi. Skema desil dijadikan tolak ukur penentu apakah sebuah keluarga berhak menerima jatah bantuan sosial (bansos), kepesertaan jaminan kesehatan (PBI), beasiswa pendidikan, subsidi bahan bakar. Hingga akhirnya rakyat dibuat resah, cemas, dan saling curiga. Warga yang sebelumnya menerima bantuan, secara tiba-tiba dicoret karena dianggap naik ke desil 5 atau 6, padahal beban dapur, sewa rumah, dan tagihan listrik semakin hari terasa berat.
Fakta Seputar Desil
Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan ke dalam 10 desil, mulai dari Desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.detik.com (23/8/2026). Setiap desil menggambarkan posisi relatif keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam data sosial ekonomi. Karena itu, desil tidak dapat diartikan sebagai besaran penghasilan tertentu. Sehingga dengan Gambaran ini, standart kesejahteraan atau garis kemiskinan menjadi relatif tergantung wilayah Dimana iya berada.
Gambaran klasifikasi desil diantaranya adalah, desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil3 hampir miskin dan desil 4 menjadi kelompok masyarakat yang bisa mendapatkan berbagai program bantuan masyarakat.
Sedangkan desil 5-10 menjadi kelompok masyarakat yang akan sangat kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena mereka tidak berkategori masyarakat miskin atau hidup layak/mampu.
Berlandaskan penjabaran desil, kita mengetahui bagaimana negara mengurus rakyatnya. Mengelompokkan masyarakat untuk mengetahui mana yang layak mendapatkan bantuan pemerintah dan mana yang harus mandiri mengurus kebutuhannya. Memang betul bahwa data dibutuhkan oleh negara, bahkan sangat penting untuk dimiliki. Tanpa data, pemerintah akan kesulitan mengetahui kondisi masyarakat serta menentukan kebijakan.
Namun dari sini juga letak persoalan besar muncul. Pada saat paradigma kapitalis menjadi acuannya, basis data, klasifikasi ekonomi berubah menjadi ‘pintu penghakiman’. Seseorang berada pada kelompok tertentu kemudian dianggap layak atau tidak menerima bantuan. Padahal kehidupan tidak pernah statis. Pendapatan dapat naik, turun. Harga pangan fluktuatif, kesehatan keluarga juga tidak pernah sama dari hari ke hari.
Peluangnya kebutuhan justru membengkak dan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Bahkan mungkin terjadi kepala rumahtangga sebagai tulang punggung ekonomi keluarga tidak mampu menjalankan tugasnya karena sakit atau meninggal dunia.
Di sinilah letak ironi terbesar. Negara yang semestinya bertindak sebagai raa’in (pengurus urusan umat) justru bertransformasi menjadi kalkulator raksasa dengan tugas utamanya adalah menyeleksi, menyortir, dan menyingkirkan warganya sendiri dari hak-hak dasar.
Padahal secara kasat mata, kemiskinan adalah kondisi pada saat individu tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, tak selayaknya prosentase desil hadir untuk menilai kesejahterakan warga negaranya dan menjadi acuan untuk mendapatkan atau dicabutnya bantuan pemerintah.
Karena hadirnya prosentase seperti yang digambarkan desil menjadikan kemiskinan relatif. Miskin disuatu tempat bisa dipandang tidak untuk wilayah lain. Akhirnya seseorang individu warga yang seharusnya dapat memperoleh bantuan, tercoret datanya karena dianggap mampu meskipun pada kondisi sebenarnya ia masih membutuhkan uluran tangan.
Sudah saatnya negara mengurusi rakyat sebagai pelindung dan perisai yang sejati. Menghalangi rakyat dari kemudaratan tanpa pandang bulu. Acuan desil bukan harga mati untuk membantu warganya sendiri. Jangan sampai peribahasa “ayam mati di lumbung padi” menjadi fakta karena salah dalam menempatkan posisi rakyatnya sendiri dalam memandang kemakmuran.
