1 hour ago
3
Sekda Batam, Firmansyah. Foto: Diskominfo batamAlurNews.com – Pemerintah Kota Batam memperketat pengadaan barang dan jasa dengan mengandalkan sistem e-purchasing untuk menekan potensi korupsi di lingkungan birokrasi.
Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat membuka kegiatan pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026).
Firmansyah menyebut, Pemko Batam telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026 tentang Antisipasi Potensi Korupsi dalam Pelaksanaan E-Purchasing. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut hasil koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, penerapan e-purchasing menjadi langkah konkret untuk mempersempit celah penyimpangan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan e-purchasing dapat berjalan secara berintegritas, akuntabel, kompetitif, dan terkendali, dengan penguatan peran OPD, PPK, pokja, serta pejabat pengadaan,” ujar Firmansyah, dikutip dari Media Center Pemko Batam.
Ia menegaskan, seluruh tahapan pengadaan harus dilakukan secara utuh, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, tanpa membuka ruang praktik curang.
Firmansyah juga memastikan tidak ada intervensi dari kepala daerah dalam penentuan pemenang pengadaan. Seluruh proses diserahkan pada mekanisme yang berlaku.
Ia mengingatkan sejumlah potensi penyimpangan yang harus diantisipasi, seperti pengondisian penyedia tertentu, mark-up harga, penawaran tidak wajar, hingga penggunaan penyedia yang sama secara berulang tanpa dasar yang jelas.
Untuk itu, perangkat daerah diminta menerapkan mini kompetisi, melakukan negosiasi secara transparan dengan dokumen pendukung, serta menjaga prinsip persaingan sehat.
“Laksanakan seluruh proses sesuai aturan agar pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya. (red)
