7 hours ago
4
Diskusi public mengenai wacana swasembada energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (25/2/2026). Foto: AlurNews.comAlurNews.com – Wacana swasembada energi yang digaungkan pada era pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam diskusi publik, Rabu (25/2/2026). Target kemandirian energi dinilai menghadapi tantangan besar jika melihat kondisi ketahanan energi nasional saat ini.
Pengamat energi sekaligus dosen Universitas Internasional Batam (UIB), Suyono Saputra, mengatakan ketahanan energi merupakan aspek krusial bagi sebuah negara. Adapun swasembada energi, menurut dia, berarti kemampuan memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri tanpa ketergantungan impor.
“Pertanyaannya, apakah kita mampu? Beberapa tahun silam Indonesia masih menjadi eksportir dan tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Namun dari tahun ke tahun produksi terus menurun, dan saat ini kita justru termasuk negara dengan ketahanan energi yang rendah,” ujar Suyono.
Ia membandingkan Indonesia dengan Singapura yang dinilai mampu menjaga cadangan energi hingga enam bulan. Sementara Indonesia, kata dia, bahkan belum memiliki cadangan energi untuk satu bulan penuh.
Menurut Suyono, peningkatan produksi energi menjadi prasyarat utama menuju swasembada. Namun, upaya tersebut membutuhkan investasi besar serta waktu yang panjang, terutama untuk meningkatkan lifting minyak nasional.
“Lifting minyak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Biayanya besar dan prosesnya panjang,” katanya.
Di sisi lain, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang. Meski demikian, realisasinya disebut masih jauh dari target kemandirian energi nasional. Salah satu indikatornya adalah lambatnya transformasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
Suyono juga menyoroti masih tingginya impor minyak mentah. Kondisi tersebut dinilai kontradiktif dengan narasi swasembada energi yang terus disampaikan.
“Semakin banyak kilang dibangun, semakin besar pula kebutuhan minyak mentah. Sementara pasokan domestik belum mencukupi,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai fokus pemerintah saat ini seharusnya tidak semata pada swasembada energi, melainkan memastikan akses energi yang mudah dan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah akses energi bagi masyarakat. Peralihan ke energi baru terbarukan juga belum berjalan optimal,” katanya.
Khusus untuk Batam, Suyono melihat adanya perhatian serius dari pemerintah pusat. Sebagai daerah perbatasan yang berdekatan dengan Singapura, Batam dinilai memiliki potensi menjadi sentra energi sekaligus industri di kawasan barat Indonesia.
Ia menilai Batam dapat mencontoh pengelolaan ekosistem energi Singapura. Namun saat ini, Batam masih sangat bergantung pada pasokan gas, terutama untuk kebutuhan industri.
Dari sisi infrastruktur, ekspansi jaringan gas oleh PGN di Batam dinilai cukup progresif. Jaringan gas rumah tangga mulai menjangkau kawasan permukiman. Namun kebutuhan gas untuk pembangkit listrik PLN terus meningkat seiring pertumbuhan industri.
Sementara itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Batam disebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan industri. Dengan berbagai tantangan tersebut, Suyono menilai target swasembada energi masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Kita perlu mendapatkan data dari semua sisi, sehingga kata swasembada itu seperti apa, jangan hanya indah di narasi, namun pada kenyataannya sangat berbeda,” ujarnya. (Nando)
