5 hours ago
3
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Foto: AlurNews.comAlurNews.com – Perdebatan mengenai penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Batam mencuat dalam rapat pembahasan investasi dan pengelolaan lahan. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam, Li Claudia Chandra, menilai Batam sebenarnya tidak memerlukan status PSN karena telah memiliki keistimewaan sebagai kawasan Free Trade Zone Batam.
Menurut Li Claudia, Batam memiliki karakter yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, terutama terkait status kepemilikan lahan yang merupakan milik negara dan dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam.
“Se-Indonesia hanya Batam yang beda lahannya. Batam itu lahannya milik negara. Batam itu FTZ, tetapi Batam punya dua PSN dan empat KEK,” jelas Li Claudia saat dihubungi setelah Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tuga P2SP di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (13/3/2026).
Ia mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintah daerah telah menyampaikan kepada Presiden bahwa Batam tidak memerlukan proyek berstatus PSN. Ia menilai pengelolaan kawasan industri akan lebih efektif, apabila langsung dilakukan oleh BP Batam bersama investor.
Li Claudia menilai skema PSN justru menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembagian tanggung jawab pembangunan infrastruktur.
“PSN ini satu orang bisa diberikan lahan sangat luas, sampai ribuan hektare. Tetapi infrastrukturnya justru diminta pemerintah yang bangun. Mestinya kalau investor yang masuk, investor juga yang membangun infrastrukturnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya permintaan pembangunan infrastruktur yang dibebankan kepada BP Batam, sementara sumber pendanaan untuk proyek tersebut belum jelas.
Selain itu, Li Claudia menegaskan bahwa hingga saat ini pihak pengembang PSN yang dibahas dalam rapat tersebut juga belum menyelesaikan kewajiban pembayaran lahan kepada negara.
“Lahan itu juga belum punya mereka, karena satu sen pun belum bayar ke negara,” ujarnya.
Pemerintah Akan Tentukan Arah Kebijakan
Dilansir melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI, Ketua Dewan Komisioner Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah perlu menentukan arah kebijakan yang jelas terkait pengelolaan investasi dan lahan di Batam.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan apakah pengembangan kawasan akan tetap menggunakan skema PSN oleh swasta atau dikelola langsung oleh BP Batam.
“Kalau ini milik negara, tentu negara berkepentingan agar pemanfaatannya optimal. Tapi kita perlu tahu kebijakan pemerintah ke depan seperti apa untuk Batam,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik ataupun pihak tertentu.
Ia menambahkan, keputusan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait hingga tingkat Presiden guna menentukan arah pengelolaan Batam ke depan.
“Saya tidak peduli partai apa atau siapa orangnya, yang penting kebijakan pemerintahnya jelas, apakah Batam dikelola seperti sebelumnya atau ada model baru. Kita akan tanya ke Menko dan Presiden nanti. Batam ke depan mau diapakan, itu harus jelas dulu,” jelasnya.
Pemerintah pun memberi waktu sekitar dua minggu untuk merumuskan posisi kebijakan agar investasi di Batam tidak terhambat.
“Kalau tidak jelas, investasinya bisa berhenti. Jadi kita harus ambil posisi yang jelas dan fair,” katanya. (Nando)
