21 hours ago
12
Ilustrasi. Mal Pelayanan Publik di Batam. Foto: Humas BP BatamAlurNews.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam memangkas waktu penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi hanya 29 hari kerja. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 yang memperkuat sistem perizinan terpadu di kawasan Batam.
Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Harry Prasetyo Utomo, mengatakan percepatan ini didukung pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH) KPBPB Batam.
“Tujuan utamanya adalah memverifikasi teknis dokumen lingkungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan bahwa meski prosesnya cepat, kualitas kajian lingkungan tetap terjaga sesuai standar,” ujar Harry, Senin (4/5/2026) dalam siaran persnya.
Ia menjelaskan, tim tersebut melibatkan unsur internal BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, serta tenaga ahli dari kalangan akademisi. Kolaborasi ini memastikan proses verifikasi tetap ketat meski waktu dipersingkat.
Seiring regulasi terbaru, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan kini tidak lagi berada di pusat atau provinsi, melainkan telah didelegasikan ke kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Menurut Harry, penyederhanaan ini memangkas rantai birokrasi yang sebelumnya panjang, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien.
“Jika di wilayah lain proses persetujuan lingkungan seringkali memakan waktu lama karena jenjang birokrasi yang berlapis, BP Batam berupaya memangkas durasi tersebut secara signifikan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian waktu,” tambahnya.
BP Batam saat ini juga memegang kewenangan atas 16 sektor strategis dengan lebih dari 2.400 jenis perizinan berbasis risiko.
Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha tetap harus memenuhi tiga syarat utama, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKKH), dan Persetujuan Lingkungan (PL).
Dengan proses yang lebih cepat, BP Batam optimistis iklim investasi di Batam semakin kompetitif dan mampu menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. (red)
